Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pulang Pisau, H Fadly Rahman Sag mengingatkan kepada anggota yang sekaligus sebagai rekan kerja agar benar-benar menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penyelanggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini dilakukan agar kinerja DPRD dapat lebih meningkat lagi seiring tugas-tugas yang akan lebih berat dihadapi di masa depan.

”Peningkatan kinerja ini sekaligus menjawab pertanyaan dan harapan di masyarakat masyarakat agar DPRD benar-benar melaksanakan fungsi dan tugas-tugas yang dinilai masih belum maksimal.

Untuk menjawab hal tersebut, terang Fadly, unsur pimpinan dewan berharap agar anggota dewan lebih aktif lagi dalam melakukan fungsi pengawasan sehingga hasil pembangunan dapat lebih banyak dirasakan terkait dengan program-program pemerintah yang  untuk kepentingan masyarakat. Untuk menjalankan fungsi pengawasan itu, , anggaran yang tersedia di seketariat saat ini akan lebih banyak dialokasikan untuk mendukung fungsi pengawasan di lapangan.

”Dengan anggaran yang sudah dialokasikan ini diharapkan anggota DPRD lebih maksimal melakukan tugas-tugasnya dan langsung turun ke lapangan untuk melihat dari dekat program-program dan proyek pekerjaan yang dikerjakan pemerintah,” ujar dia.

Menurutnya, fungsi pengawasan oleh DPRD tidak dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga timbul anggapan pengawasan yang dilakukan kurang efektif dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Namun, , permintaan masyarakaat agar dewan lebih meningkatkan kinerjanya merupakan hal yang wajar sebagai wujud kepedulian untuk memacu terciptanya pembangunan di kabupaten Pulang Pisau ke arah yang lebih baik.

Sementara ini, , anggota dewan sudah melakukan beberapa kegiatan. Diantaranya melakukan kunjungan kerja hingga ke tingkat kecamatan dan desa dalam upaya menindaklanjuti laporan masyarakat serta melakukan monitoring pelaksanaan pembangunan secara berkala yang dilakukan oleh masing-masing Komisi. Hasil temuan di lapangan ini selanjutnya disampaikan melalui rapat-rapat komisi dan dengar pendapat bersama pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.